Tuesday, November 10, 2015

CD | DVD Himpunan Peraturan Perundangan R.I

CD/DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan R.I. saat ini telah kami up-date [muat kembali] dengan data peraturan-perundangan berdasarkan tahun maju / berjalan, maupun tahun mundur. 

Data terhimpun hampir memuat peraturan perundangan sejak tahun 1945 sampai dengan tahun berjalan, sesuai dengan komitmen kami untuk terus-menerus meng-up-date atau memutahirkan isi data peraturan-perundangan maka seiring dengan waktu berjalan telah kami tambahkan data sampai dengan Oktober 2015
Besar File : 2,65 GB (2.846.314.537 bytes)
Jumlah File : 16.189 Files
Jumlah Folder : 759 Folders

Media penyimpan  : DVD [dua keping]

Komitmen untuk meng-up-date atau memutakhirkan data peraturan-perundangan tetap kami laksanakan setiap tahun, dimana aktivitas ini telah kami laksanakan sejak tahun 1999 [sejak awal kami menghimpun dan menyusun data], hingga tahun 2003 [disaat memperoleh Sertifikat Hak Cipta dari Direktorat HKI – Departemen Hukum dan HAM], setiap tahun berjalan hingga tahun 2014. Hal ini kami lakukan sesuai pengamatan dan pengalaman kami berpraktek [sebagai Advokat] dimana peraturan-perundangan atau hukum tertulis itu terus meningkat dan bertambah, selain berkembangnya ilmu hukum itu sendiri, serta dinamika dan kesadaran hukum masyarakat di Indonesia.

RGSMitra sebagai satu-satunya kantor Advokat di Indonesia, yang memiliki kegiatan menyusun dan menghimpun peraturan-perundangan [hukum positif] dari berbagai institusi, memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan menyebarkan informasi hukum bagi masyarakat, melalui media elektronik.



Monday, November 9, 2015

Form Pemesanan : CD - DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan

CD/DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan Republik Indonesia Produk Kompilasi [Karya Cipta] Advokat RGS & Mitra | Harga : Rp. 200.000,- [dua ratus ribu rupiah]. Berisi data digital peraturan perundangan R.I. yang dihimpun berdasarkan bidang atau ruang lingkup hukum yang sama/serupa ; dan berdasarkan tahun terbit peraturan.

Data tertuang dalam media CD dan DVD. Untuk pemesanan produk update hanya melalui RGSMitra.

Data Peraturan Perundangan Republik Indonesia meliputi :

    UUD 1945 beserta amandemen + Konstitusi RIS & UUDS
    Undang-Undang
    Peraturan Pemerintah
    Keputusan Presiden/ Peraturan Presiden
    Instruksi Presiden
    Berbagai Peraturan/Keputusan Instansi [Departemen] Pemerintah
    Peraturan Daerah, serta
    Konvensi Internasional
 

Data dihimpun dan disusun berdasarkan bidang-bidang hukum tertentu dan di-update secara continue sesuai perkembangan peraturan-perundangan di Indonesia. Data Terhimpun dalam format Microsoft Excel [xls] sebagai tabel penghimpun data, dan isi peraturan-perundangan tertuang dalam Acrobat Reader [pdf].

Form Pemesanan CD | DVD-HPPRI RGSMitra
Pemesanan diajukan langsung ke Kantor Advokat RGSMitra
Email robaga@rgsmitra.com atau rgsimanjuntak@gmail.com
SMS. 081511771888
Fax.021-7699703
Pembayaran dilaksanakan Melalui BCA-nomor rekening untuk pembayaran disampaikan kemudian, setelah form pemesanan diajukan.
Untuk Pemesanan / pembelian langsung melalui RGSMitra mohon dicantumkan identitas pemesan sebagai berikut :
Nama Lengkap Pemesan :
Nama Instansi :
Alamat Penerimaan :
Kode Pos:
Telpon & Fax.:
Phone Cell [untuk sms]:
Email:
Website :
Data Mohon di-isi secara lengkap dan benar dalam huruf cetak ; data kami perlukan Untuk Pengiriman, Registrasi & Pemberitahuan Up-date Data dikemudian hari. Harga tidak termaksud ongkos kirim, ongkos kirim adalah sesuai pada Jasa Pengiriman TIKI.

Detail informasi klik
http://advokat-rgsmitra.com
Jln. Kemang Selatan XII.A No. 18 Jakarta Selatan 12410
Tel.021-75907028/021-37773707 | Fax.021-7699703
Email : rgsimanjuntak@gmail.com | SMS : +62815.1177.1888
Terimakasih : Robaga Gautama Simanjuntak, SH. MH

Daftar Isi Folder DVD - Amplop Merah
administrasi_dan_tata_usaha_negara
advokat
agama_nasional_indonesia
agraria_tanah_dan_bangunan
anak
APBN
arbiterase_OutOfCourt
arsip
asuransi
badan_usaha_milik_negara
BAPEBTI
bea_cukai
bencana
bpkp
cagar_budaya
dagang
dana_pensiun

expor_impor
fidusia_pembiayaan
good_governance
Guru_dan_Dosen
hak_asasi_manusia
hak_atas_kekayaan_intelektual
hubungan_internasional
imigrasi
indonesia_dan_perjanjian_internasional
informasi_publik
jaminan_sosial_tenaga_kerja
jasa_akuntan_advokat_penilai
jasa_penilai
kementrian_negara
kependudukan_warganegara
kesehatan
kesejahteraan
ketetapan_mpr
keuangan_negara
kewarganegaraan
Kitab_UU_Hukum_Pidana
konstruksi_sipil_arsiitek_dan_bangunan
korporasi
korupsi_kolusi_dan_nepotisme
kuh_perdata_dan_dagang
Lelang
lingkungan_hidup_dan_sda_nuklir
mpr_dpr_dprd_dpd
Notaris
olahraga
otonomi_daerah
pajak
pariwisata
pasar_modal
patai_politik
pegawai_negeri_sipil
pelayanan_publik
pembangunan
pembiayaan_lembaga
pemilu
penanaman_modal_asing_dalam_negeri
pencucian_uang
pendidikan
pengadaan_barang_dan_jasa
pengangkutan
penyiaran
peradilan
peraturan_daerah
perbankan
perbendaharaan_negara
perburuhan
perdagangan_manusia
perlindungan_bisnis
perlindungan_konsumen
perpustakaan
perundang_undangan
perusahaan
pidana
piutang_negara
polisi_abri_kemanan_negara_militer
PPATK
pramuka
presiden_dan_wapres
rancangan_undang_undang
rumah_negara
sekretariat_negara
standar_nasional_indonesia
standar_nasional_indonesia
surat_berharga_syariah_negara
surat-utang-syariah-negara
telematika_dan_internet_indonesia
teritorial_Indonesia
terorisme
transmigrasi
visa
wakaf

Daftar Isi Folder CD - Amplop Kuning
Himpunan Peraturan Perundangan R.I.
Berdasarkan Tahun Terbit Peraturan [sejak tahun 1945]
InstruksiPresiden
KeputusanPresiden
penetapan_presiden
PeraturanPresiden
peraturan_pemerintah
undang_undang
undang_undang_darurat
Perpu
uu_uudrt_perpu





Thursday, July 31, 2014

Daftar Data Up-Date Sampai 31 Juli 2014

Daftar Data Up-Date Sampai 31 Juli 2014 [klik disini]
Berlaku Harga Baru : Rp. 1.000.000,-

Harga Up-Date : Rp. 500.000,-

Besar File : 2,65 GB (2.846.314.537 bytes)
Jumlah File : 16.189 Files
Jumlah Folder : 759 Folders Media penyimpan  : CD dan DVD [dua keping]

Form Pemesanan klik disini
Info CD | DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan R.I.
Lihat Tabel Penghimpun

Sunday, March 30, 2014

Daftar Data Update sd 31 Maret 2014

Daftar Data Up-date CDD-HPPRI RGS & Mitra
Periode : 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014
No. Jenis Aturan Nomor Tahun Tentang
1 Badan Kepegawaian Negara  09/SE/1975 1975 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Perbantuan Pegawai Negeri Sipil Pusat
2 Badan Kepegawaian Negara  14/SE/1975 1975 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
3 Badan Kepegawaian Negara  03/SE/1976 1976 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara
4 Badan Kepegawaian Negara  01/SE/1977 1977 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara : Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
5 Badan Kepegawaian Negara  02/SE/1980 1980 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
6 Badan Kepegawaian Negara  04/SE/1980 1980 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
7 Badan Kepegawaian Negara  23/SE/1980 1980 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8 Badan Kepegawaian Negara  08/SE/1983 1983 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara : Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
9 Badan Kepegawaian Negara  48/SE/1990 1990 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
10 Badan Kepegawaian Negara  23 2005 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Olah Raga dan Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Negara Pemuda Dan Olah Raga
11 Badan Kepegawaian Negara  19 2008 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Pegawai Negeri Sipil Yang Ditugaskan Secara Penuh Dan Diangkat Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPS Pegawai Republik Indonesia
12 Badan Kepegawaian Negara  21 2008 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPS Pegawai Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara
13 Badan Kepegawaian Negara  21 2010 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14 Badan Pertanahan Nasional 3 2011 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional : Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan
15 Bank Indonesia 11/ 34 /DPbS 2009 Surat Edaran Bank Indonesia : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16 Departemen Kesehatan 0584/MENKES/SK/VI/1995 1995 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Sentra Pengembangan Dan Penerapan Pengobatan Tradisional
17 Departemen Kesehatan 876/Menkes/SK/VIII/2001 2001 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
18 Departemen Kesehatan 949/MENKES/SK/VIII/2004 2004 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa [KLB]
19 Departemen Kesehatan 658/Menkes/SK/IV/2005 2005 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Pedoman Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas
20 Departemen Kesehatan 168/Menkes/Per/II/2005 2005 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Prekursor Farmasi
21 Departemen Kesehatan 494/MENKES/SK/VII/2006 2006 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Penetapan Rumah Sakit Dan Satelit Uji Coba Pelayanan Terapi Rumatan Metadon Serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon
22 Departemen Kesehatan 432/MENKES/SK/IV/2007 2007 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Pedoman Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) Di Rumah Sakit
23 Departemen Kesehatan 747/Menkes/SK/VI/2007 2007 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Pedoman Operasional Keluarga Sadar Gizi Di Desa Siaga
24 Departemen Kesehatan KH.00.01.5.113 2007 Public Warning / Peringatan | Badan Pengawas Obat dan Makanan : Produk Pangan Impor China Yang Mengandung Formalin
25 Departemen Kesehatan KH.01.04.53.094 2007 Public Warning / Peringatan | Badan Pengawas Obat dan Makanan : Produk Pangan Impor China Yang Bahan Berbahaya
26 Departemen Kesehatan KH.00.01.432.6081 2007 Public Warning / Peringatan | Badan Pengawas Obat dan Makanan : Kosmetik Mengadung Bahan Berbahaya dan Zat Warna Yang Dilarang
27 Departemen Kesehatan 269/MENKES/PER/III/2008 2008 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Rekam Medis
28 Departemen Kesehatan 290/MENKES/PER/III/2008 2008 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Persetujuan Tindakan Kedokteran
29 Departemen Kesehatan 1010/MENKES/PER/XI/2008 2008 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Registrasi Obat
30 Departemen Kesehatan 439/MENKES/PER/VI/2009 2009 Peraturan Menteri Kesehatan : Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
31 Departemen Kesehatan 551/Menkes/SK/V/2010 2010 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia : Penerima Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Di Puskesmas Dan Jaringannya Untuk Tiap Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010
32 Departemen Kesehatan 889/MENKES/PER/V/2011 2011 Peraturan Menteri Kesehatan : Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
33 Departemen Luar Negeri 6 2011 Peraturan Menteri Luar Negeri : Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Di Luar Negeri
34 Departemen Luar Negeri 7 2011 Peraturan Menteri Luar Negeri : Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri
35 Departemen Pendidikan Nasional 38 2008 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional : Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
36 Departemen Pendidikan Nasional 68 2009 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional : Program Akreditasi Berkala Ilmiah
37 DEPNAKERTRANS PER.17/MEN/XI/2011 2011 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi : Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
38 Direktorat Bea dan Cukai SE-16 /BC/1999 1999 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Penetapan Kawasan Berikat Kepada Perusahaan Yang Telah Mendapatkan Izin Kawasan Berikat Dan Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE) Sebelum Berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 TANGGAL 26JUNI 1997
39 Direktorat Bea dan Cukai SE-03/BC/2003 2003 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Penegasan Pengertian Barang Modal dan Peralatan/Peralatan Pabrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
40 Direktorat Bea dan Cukai SE- 33/BC/2005 2005 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Tepung Gandum
41 Direktorat Bea dan Cukai SE- 32/BC/2005 2005 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Izin Pembongkaran Beras Dan Impor
42 Direktorat Bea dan Cukai SE- 31/BC/2005 2005 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Paracetamol
43 Direktorat Bea dan Cukai SE-17/BC/2005 2005 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.010/2005 Tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi Dan/Atau Bunga
44 Direktorat Bea dan Cukai SE- 20/BC/2006 2006 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Penegasan Pelayanan Dan Pengawasan Kite Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pencairan Dan Penyesuaian Jaminan
45 Direktorat Bea dan Cukai SE- 21/BC/2006 2006 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Pelaksanaan Registrasi Importir Dalam Rangka Tertib Administrasi Importir Bagi Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Entrepot Tujuan Pameran, Dan Toko Bebas Bea)
46 Direktorat Bea dan Cukai SE- 09/BC/2006 2006 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Safeguard) Terhadap Impor Produk Keramik Tableware
47 Direktorat Bea dan Cukai SE- 01/BC/2007 2007 Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai : Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau, Penambahan Pagu Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau, Dan Batas Waktu Pelekatan Dan Pencacahan Pita Cukai
48 Direktorat Bea dan Cukai SE-02/BC/2007 2007 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Peningkatan Pengawasan Terhadap Mesin SKM
49 Direktorat Bea dan Cukai SE- 03/BC/2007 2007 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Pembayaran Biaya Pengganti Pita Cukai
50 Direktorat Bea dan Cukai SE- 05 /BC/2007 2007 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Hubungan Kerjasama Internasional
51 Direktorat Bea dan Cukai SE- 06 /BC/2007 2007 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Penunjukan Pejabat Pemeriksa Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang
52 Direktorat Bea dan Cukai SE- 02 /BC/2008 2008 Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai : Penghargaan Atas Pencapaian Target Penerimaan Tahun Anggaran 2007
53 Direktorat Bea dan Cukai S -73 /BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Penegasan Tempat Pelekatan Label Tanda Pengawasan Cukai (LTPC)
54 Direktorat Bea dan Cukai S- 166 / BC.3 / 2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Penagihan dan Format Surat Pemberitahuan Penagihan Bunga Bea Masuk, PPN dan PPnBM atas Pencairan Jaminan Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE
55 Direktorat Bea dan Cukai SE-24/BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Penegasan Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 25/BC/2009 Tentang Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, Dan Surat Paksa
56 Direktorat Bea dan Cukai SE-22 /BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Petunjuk Pelaksaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI)
57 Direktorat Bea dan Cukai SE-20/BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Pelayanan Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Bank Devis Persepsi
58 Direktorat Bea dan Cukai SE-17/BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Pengalihan Urusan Pungutan Ekspor Dari DJA ke DJBC
59 Direktorat Bea dan Cukai SE-12/BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Kode Dan Jenis Dokumen Dasar Pembayaran Penerimaan Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
60 Direktorat Bea dan Cukai SE- 03/BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol, Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol, Dan Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol
61 Direktorat Bea dan Cukai SE- 11/BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor : Se-08/Bc/2009 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan L/C
62 Direktorat Bea dan Cukai SE- 09/BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Data Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau
63 Direktorat Bea dan Cukai SE- 08 /BC/2009 2009 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Pemberlakuan Ketentuan Atas Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan LETTER OF CREDIT (L/C)
64 Direktorat Bea dan Cukai SE-01/BC/2010 2010 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Surat Keterangan Asal [SKA] Atas Barang Impor Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement
65 Direktorat Bea dan Cukai SE-2/BC/2010 2010 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai : Penggunaan Hasil Cetak Pemenuhan Ketentuan Larangan/Pembatasan Dari Portal Indonesia National Single Window [INSW]
66 Instruksi Presiden 1 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
67 Keputusan Bersama 18 Tahun 2009 | 07 /PRT/M/2009 | 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 | 3/P/2009 2009 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal : Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
68 Komisi Pengawas Informasi 1 2010 Peraturan Komisi Pengawas Informasi : Standar Layanan Informasi Publik
69 MENKOMINFO 51A/KEP/M.KOMINFO/8/2004  2004 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi : Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
70 MENKOMINFO 187/KEP/M. KOMINFO/12/2006 2006 Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi : Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional
71 MENKOMINFO 07/P/M.KOMINFO/3/2007 2007 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika : Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia
72 MENKOMINFO 84/M.KOMINFO/04/08 2008 Surat Menteri Komunikasi Dan Informasika : Pemblokiran Situs dan Blog Yang Memuat Film Fitna
73 MENKOMINFO 139/KEP/M.KOMINFO/4/2009 2009 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasika : Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2009 Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
74 MENKOMINFO 114/KEP/M.KOMINFO/04/2009 2009 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi : Perubahan Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04/KEP/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Peluang Usaha Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Swtched Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 Ghz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel [Wireless Broadband]
75 MENKOMINFO 11/PER/M.KOMINFO/2/2009 2009 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi : Kampanye Pemilihan Umum Melalui Jasa Telekomunikasi
76 MENKOMINFO 03/PER/M.KOMINFO/1/2009 2009 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi : Klasifikasi Arsip
77 MENKOMINFO 02/PER/M.KOMINFO/1/2009 2009 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi : Tata Kearsipan Dinamis
78 MENKOMINFO 437/KEP/M.KOMINFO/12/2009 2009 Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika : Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 Tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi
79 MENKOMINFO 01 /PER/M. KOMINFO/01/2009 2009 Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika : Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (Short Messaging Service/Sms) Ke Banyak Tujuan (Broadcast)
80 MENKOMINFO 363/KEP/M.KOMINFO/10/2009 2009 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasika : Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 Tentang Pengalokasian Kanal Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
81 MENKOMINFO 09/PER/M.KOMINFO/1 /2009 2009 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasika : Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz Dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 GHz Ke Pita Frekuensi Radio 3.3 GHz
82 MENKOMINFO 35/PER/MKOMINFO/08/2009 2009 Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika : Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika Nomor : 09/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel [Wireless Broadband] Pada Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz dan Migrasi Pengguna Frekuensi Radio Eksisting Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel [Wireless Broadband] Dari Pita Frekuensi Radio 3.4 - 3.6 Ghz ke Pita Frekuensi Radio 3.3 Ghz
83 MENKOMINFO 16/PER/M.KOMINFO/02/2009 2009 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika : Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Monitoring Spektrum Frekuensi Radio
84 MENKOMINFO 127/KEP/M.KOMINFO/4/2010 2010 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasika : Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2010 Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
85 MENKOMINFO 01/SE/M/KOMINFO/05/2010 2010 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika : Pakta Integritas Kementerian Kominfo Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Baik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
86 MENKOMINFO 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 2010 Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika : Organisasi Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi Dan Informatika
87 MENKOMINFO 46/KEP/M.KOMINFO/1/2010 2010 Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika : Pembentukan Tim Antar Kementerian Dalam Rangka Penyusunan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi
88 Otoritas Jasa Keuangan 1/POJK.07/2014 2014 Peraturan Otorita Jasa Keuangan : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan
89 Peraturan Pemerintah 82 2012 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
90 Peraturan Pemerintah 45 2013 Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
91 PERATURAN PRESIDEN 49 2013 Peraturan Presiden : Pengesahan Agreement For The Establishment of The International Anti-Corruption Academy As An International Organization [Persetujuan Pendirian Akademi Anti Korupsi Internasional Sebagai Organisasi Internasional]
92 PERDA DKI-JAKARTA 15 2011 Peraturan Daerah DKI Jakarta : Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
93 PERDA DKI-JAKARTA 6 2013 Instruksi Gubernur DKI : Penggunaan Pakaian Dinas
94 PERDA DKI-JAKARTA 16 2013 Instruksi Gubernur DKI : Sosialisasi Mekanisme dan Monitoring Respon Opini Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
95 Undang-Undang 17 2013 Organisasi Kemasyarakatan

Tuesday, March 18, 2014

Tabel Penghimpun CD | DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan R.I.

Nomor

Nama Tabel Penghimpun [Klik Nama Tabel *.xls]

CD | DVD Data Himpunan Peraturan Perundangan R.I.

1

daftar_data_update_cddhppri.xls

2

daftar_data_update_cddhppri_2.xls

3

kumpulan_data_sumber_hukum_rgs.xlsx

4

kumpulan_KEPPRES_INPRES_PERPRES.xlsx

5

kumpulan_KEPPRES_INPRES_PERPRES_2.xls

6

Kumpulan_Keputusan_Bersama_Menteri.xls

7

kumpulan_Keputusan_Bersama_Mentri_2.xls

9

Kumpulan_Konvensi_Treaty_Perjanjian_Internasional.xls

10

kumpulan_Peraturan_Badan_Kepegawaian_Negara-1.xlsx

11

kumpulan_Peraturan_Badan_Kepegawaian_Negara-2.xls

12

Kumpulan_Peraturan_BadanPemeriksaKeuangan.xls

13

Kumpulan_Peraturan_Bank_Indonesia.xls

14

Kumpulan_Peraturan_Bank_Indonesia_2.xls

15

Kumpulan_Peraturan_BPKP.xls

16

Kumpulan_Peraturan_BPKP-2.xlsx

17

Kumpulan_Peraturan_Daerah.xls

18

Kumpulan_Peraturan_Daerah_2.xls

19

kumpulan_peraturan_dep_pekerjaan_umum.xls

20

Kumpulan_Peraturan_Dep_Perhubungan_2.xls

21

Kumpulan_Peraturan_Dep_Pertambangan_Dan_Energi.xls

22

kumpulan_Peraturan_Dep_TenagaKerja_dan_Transmigrasi_2.xls

23

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Agama.xls

24

kumpulan_Peraturan_Departemen_Agama_2.xls

25

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Dalam_Negeri.xls

26

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Dalam_Negeri_2.xls

27

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Hukum_Dan_HAM.xls

28

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Hukum_Dan_HAM_2.xls

29

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Kehutanan_Dan_Lingkungan_Hidup.xls

30

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Kehutanan_Dan_Lingkungan_Hidup_2.xls

31

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Kesehatan.xls

32

kumpulan_Peraturan_Departemen_Kesehatan_2.xls

33

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Keuangan.xls

34

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Keuangan_2.xls

35

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Pendidikan_Nasional.xls

36

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Pendidikan_Nasional_2.xls

37

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Perindustrian_Dan_Perdagangan.xls

38

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Perindustrian_Dan_Perdagangan_2.xls

39

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Pertahanan.xls

40

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Pertanian.xls

41

Kumpulan_Peraturan_Departemen_Pertanian_2.xls

42

Kumpulan_Peraturan_DKI_Jakarta.xls

43

kumpulan_Peraturan_DKI_Jakarta_2.xls

44

Kumpulan_Peraturan_ESDM_2.xls

45

kumpulan_peraturan_meneg_PPerempuan_PAnak.xls

46

Kumpulan_Peraturan_MenKoEkonomi.xls

47

kumpulan_Peraturan_Menkominfo.xls

48

kumpulan_Peraturan_Menkominfo_2.xls

49

kumpulan_Peraturan_Menteri_Kelautan_dan_Perikanan_2.xls

50

Kumpulan_Peraturan_Pemerintah.xls

51

Kumpulan_Peraturan_Pemerintah_2.xls

52

kumpulan_Peraturan_Polri.xls

53

kumpulan_Peraturan_Polri_2.xls

54

kumpulan_PeraturanPresiden_2.xls

55

kumpulan_rancangan_uu.xls

56

kumpulan_rancangan_uu_2.xls

57

kumpulan_UU_Kumpulan_UU_UUDarurat_Perpu_2.xls

58

Kumpulan_UU_UUDarurat_Perpu.xls

59

kumpulan_Peraturan_KomisiYudisial.xls

60

SUMBER HUKUM.mdb